Indonesia Butuhkan 6 Juta Tenaga Konstruksi Per Tahun

Dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melafaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan semakin meningkat dan mencapai puncaknya pada periode tahun 2012-2014.

Dibangunnya Jembatan Selat Sunda, double track rel kereta api Semarang-Bojonegoro-Surabaya, jalan Trans Kalimantan, PLTU Gorontalo, Bandara Internasional Lombok, dan sarana irigasi di Pulau Buru dan Seram Timur contohnya, memiliki nilai investasi yg diperkirakan mencapai Rp 1.700 triliun, sehingga apabila menggunakan pendekatan hasil analisis Pusat Kajian Strategis (Pustra) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), maka kebutuhan tenaga kerja konstruksi sesudah 2012 akan mencapai lebih dari 6 juta orang per tahun.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan (BP) Konstruksi Kementerian PU Bambang Goeritno dalam sambutannya yg dibacakan oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (Pusbin KPK) BP Konstruksi Andreas Suhono dalam acara Sarasehan Nasional Tukang Konstruksi, hari ini (11/10) di Jakarta.

Kepala BP Konstruksi juga mengatakan bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja konstruksi perlu dipahami dengan peningkatan ketersediaan SDM konstruksi yg berkualitas sehingga infrastruktur yg dibangun mampu terjamin kualitasnya, berfungsi dengan baik, sehingga mampu memberikan ruang yg nyaman bagi penggunanya, serta mengurangi resiko terjadinya kegagalan bangunan.

Selain itu, Andreas menjelaskan, peningkatan kompetensi SDM konstruksi diharapkan mampu memberikan dampak yg signifikan pada peningkatan daya saing konstruksi nasional. Saat ini tenaga kerja konstruksi Indonesia mencapai jumlah 5,7 juta orang atau sebesar 5,3 % dari angkatan kerja nasional, dan cuma 10% dari jumlah tenaga kerja konstruksi tersebut adalah tenaga ahli dan sebesar 30% yg merupakan tenaga terampil (skilled labour) ,sedangkan sisanya sebesar 60% merupakan tenaga kerja kurang terampil (unskilled labour) yg saat ini sudah menjadi perhatian pemerintah untuk diberdayakan dan ditingkatkan kualitasnya ujarnya.

Peningkatan daya saing ini, ucap Andreas, juga merupakan planning terhadap perdagangan bebas, yg juga akan memungkinkan untuk masuknya pekerja konstruksi dari luar negeri.

Sarasehan nasional Tukang Konstruksi ini dipenuhi oleh praktisi tukang, serikat pekerja bangunan, paguyuban tukang dan mandor dari 16 provinsi di Indonesia ini dan merupakan bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi (GNPK) yg di tahun 2011 ini diharapkan mampu dicapai pelatihan dan uji kompetensi konstruksi sekitar 600 ribu orang pekerja konstruksi. Program GNPK ini sudah ditandatangani oleh Presiden RI dan didukung oleh institusi-institusi yg terkait dalam Pakta Komitmen Transformasi Konstruksi Indonesia.

Sarasehan ini juga bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi tukang yg kemudian akan menjadi jalan keluar dan rekomendasi kepada seluruh stakeholders (pemerintah, LPJK, penyedia jasa/kontraktor, paguyuban tukang) untuk memutuskan strategi dan format baru pembinaan (pengaturan, pemberdayaan, pengawasan) bagi tukang konstruksi untuk kemudian turut serta bersama-sama membangun kompetensi dan kesejahteraan tukang.(lyl)

Sumber: https://pu.go.id/berita/indonesia-butuhkan-6-juta-tenaga-konstruksi-per-tahun