Info Pasar Kerja Penting Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta-Layanan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK), selain mengakomodasi link and match antara pencari kerja dan pemberi kerja, juga punya peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sistem SIPK harus dibungkus dalam suatu regulasi & menjadi pedoman operasional yg terintegrasi dan menyatu.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menerangkan bahawa regulasi memberikan pedoman aturan pelaksanaan suatu daur kegiatan.

Dalam penyusunan regulasi, sanagat perlu internalisasi, harmonisasi, serta finalisasi dokumen awal berupa naskah urgensi.

“Regulasi ini akan melengkapi sistem SIPK yang dibangun pada situasi memiliki banyak aturan serta kebijakannya dapat dijadikan sebagai pondasi dalam menjalankan tugas.

Mulai dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Permenaker,” ucap Anwar Sanusi ketika membuka Forum Group Discussion (FGD) Naskah Urgensi SIPK di Jakarta, Rabu (5/10/2022).

“Kalau kita tak punya sandaran aturan yang kokoh, maka sistem apapun yang akan dibuat, akan alami banyak sekali kelemahan.

Apalagi tidak mudah melakukan koordinasi, konsolidasi dari berbagai regulasi yang pernah ada, ” ucapnyanya.

Anwar Sanusi menambahkan, pembuatan aturan regulasi sistem SIPK ini adalah sebagai bentuk negara yg terus melakukan perbaikan untuk membuat pelayanan publik yg paling baik, sesuai tuntutan dan harapan masyarakat.

“Kredibilitas pemerintah akan sangat ditentukan oleh kemampuan adaptasi dan dinamika perubahan maka seharusnya mampu merespon kebutuhan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang responsif dan efisien, ” katanya.

Anwar Sanusi berkeinginan melalui “FGD Naskah Urgensi SIPK” ini, dapat dimanfaatkan tuk meningkatan kualitas layanan lewat kolaborasi berbagai Kementerian/Lembaga kepada pencari kerja, pemberi kerja, dan pemangku kepentingan terkait dalam memberikan layanan informasi pasar kerja yang lebih baik.

FGD dikunjungi oleh Perwakilan Kementerian PPN/ Bappenas, Dharendra Wardhana dan Tim; Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP; dan Perwakilan dari KADIN Indonesia, Dasril Rangkuti (Anggota Pokja Vokasi/Wakil Ketua Komite Tetap BLK dan BNSP).

Biro Humas Kemnaker
https://kemnaker.go.id/