Menjelang Penetapan Upah Buruh, Ini Kata Menteri Ahli Ekonomi

Massa buruh dari Konfederasi Serika Pekerja Indonesia( KSPI) menggelar aksi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis( 10/ 11/ 2022).

Jakarta – Penetapan upah minimum buruh provinsi( UMP) tahun 2023 dijadwalkan paling tidak diumumkan pada 21 November, serta buat kabupaten/ kota( UMK) bertepatan pada tanggal 30 November.

Saat ini, ulasan masih berlangsung.

Kemudian berapa idealnya peningkatan upah buruh?

Direktur Center of Economic and Law Studies( Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, upah buruh tahun 2023 sepatutnya naik 11%.

Indonesia, ucapnya, seharusnya jangan lagi mengandalkan rezim upah murah. Karena, kata ia, informasi empiris meyakinkan, upah besar tidak merangsang peningkatan pengangguran.

” Secara empiris, peningkatan upah minimum semacam yang ditunjukkan oleh teori peraih Nobel, David Card, tidak berkorelasi dengan menyusutnya peluang kerja,” kata Bhima kepada CNBC Indonesia, dilansir Selasa( 15/ 11/ 2022).

Malah, lanjut ia, peningkatan upah yang layak hendak jadi stimulus untuk pekerja serta menguntungkan ekonomi secara luas.

Baca juga : Pengusaha dan Buruh Tidak Kompak Terkait UMP 2023, Kenapa?

” Dengan menaikkan UMP( upah minimum provinsi), alih- alih pengangguran naik semacam yang ditakutkan pelaku usaha serta pemerintah, malah ini bisa jadi stimulus.

Jika pemasukan masyarakat naik, jumlah uang yang hendak dibelanjakan pula terus menjadi besar,” tambahnya.

Dengan begitu, ucap ia, pengusaha akan diuntungkan karena daya beli belanja warga meningkat.

Sebab omzet penjualan pengusaha akan naik.

“Segera jalani peningkatan upah di atas perkembangan ekonomi serta inflasi. Ataupun minimun 11% tahun depan buat dorong belanja dalam negeri serta ujungnya membuka lapangan kerja baru,” kata Bhima.

” Peningkatan 11% merupakan sempurna, memikirkan informasi inflasi serta perkembangan terakhir,” ucapnya.

Baca juga : Buruh Tani dan Buruh Pabrik Tembakau di Brantas Dapat Bantuan 11 Miliar

Terpaut perdebatan resep penetapan peningkatan upah, apakah memakai Peraturan Pemerintah( PP) Nomor 36/ 2021 ataupun PP Nomor 78/ 2015, Bhima berkata, pemerintah dapat saja memakai keputusan MK soal inkonstitusional bersyarat.