Pembangunan IKN Digenjot Tahun Ini, 200 Ribu Tenaga Kerja Bakal Terserap

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur diperkirakan menyerap tenaga kerja hingga 200 ribu pekerja pada tahun 2023. Pemindahan dan pembangunan IKN direncanakan akan berlangsung dalam lima tahap yang meliputi tahap I tahun 2022-2024, berikutnya tahap II tahun 2025-2029; tahap III tahun 2O3O-2O34; tahap IV tahun 2O35-2039; dan tahap V tahun 204O-2O45.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi mengatakan bahwa saat ini sudah dimulai berbagai kegiatan konstruksi seperti pembukaan jalan-jalan akses hingga pembangunan jalan untuk logistik . Kemudian juga sedang dilakukan pembangunan untuk rumah hunian pekerja .

“Diestimasi mulainya kegiatan konstruksi masif di awal tahun 2023 ini sekitar 100 sampai 200 ribu tenaga kerja dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pembangunan,” ucap Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi dalam seminar daring bertajuk “Menilik Ibu Kota Nusantara” pada Rabu (19/10).

Saat ini pemerintah sedang melakukan pembangunan rumah pekerja ini untuk kapasitas sekitar 16.000 tenaga kerja. Pembangunan dijalankan dengan sistem modular, langkah tersebut dilakukan agar ada terobosan sistem dan metode konstruksi yang diperlukan.

“Begitu juga progres pembangunan bendungan Sepaku Semoi yang dikerjakan Kementerian PUPR sudah mencapai 70%. Kita harapkan dalam waktu dekat 10 juta meter kubik kapasitas bendungan Sepaku Semoi dapat difungsikan di tahun depan (2023),” kata Ali.

Pada tahun I pembangunan IKN ini pemerintah akan melakukan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) mulai dari Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, kemudian komplek kementerian yang akan ditargetkan selesai di tahun 2024.

Ali menuturkan dana APBN yang digunakan menjadi aset negara menjadi Barang Milik Negara (BMN ).

Kebutuhan investasi sampai dengan 2024 sebesar Rp 466 triliun sampai Rp 486 triliun. Jika dirinci angka tersebut terbagi dalam investasi pemerintah dari APBN Rp 88,54 triliun sampai Rp 92,34 triliun (19%) serta investasi pelaku usaha sebesar Rp 377,46 triliun sampai Rp 393,66 triliun (81%).

Kami harapkan datangnya berbagai investasi kemudian ada sistem creative funding, financing dan juga kita akan memberikan fasilitas-fasilitas khusus, insentif termasuk pajak khusus dan kemudahan khusus di IKN.” ucap Ali.

Secara terpisah, Juru Bicara Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengatakan pemerintah berkomitmen bahwa anggaran pembangunan IKN mayoritas akan non APBN. Untuk tahap awal APBN dialokasikan secara memadai untuk menjadi pengungkit atau leverage bagi masuknya investasi.

Dalam Peraturan Presiden (PERPRES) 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara disebutkan bahwa pembiayaan melalui APBN akan difokuskan pada pembangunan istana, infrastruktur dasar (non-cluster), pertahanan dan keamanan, biaya pemindahan ASN TNI dan Polri, penghutanan kembali, dan biaya operasional Otorita Ibu Kota Nusantara.

Kemudian pembiayaan lainnya akan diupayakan melalui kerja sama investasi swasta. Badan Otorita IKN juga melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan minat investor agar terlibat dalam pembangunan IKN.

“Beberapa diantaranya yaitu market sounding, kerja sama, Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita IKN melakukan sosialisasi dalam beberapa forum bisnis, serta pertemuan intens dengan investor potensial yang terus dilakukan,” tandas Sidik.