Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Bakal Turunkan Ribuan Massa Senin Minggu Depan

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Bakal Turunkan Ribuan Massa Senin Minggu Depan

Jakarta- Partai Buruh kembali bakal melaksanakan aksi demonstrasi buat menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ataupun Perpu Cipta Kerja. Demonstrasi tersebut akan diselenggarakan di bermacam wilayah pada Senin, 6 Februari 2023.

Dalam penjelasan tertulisnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal melaporkan ribuan buruh hendak menggelar demo di depang Gedung DPR RI. Tidak hanya itu, aksi seragam hendak dilakukan di bermacam wilayah Serang- Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Batam, Pekanbaru, Ternate, Ambon, Kupang serta kota industri yang lain.

” Partai Buruh bakal menyuarakan penolakan terhadap isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 terkait omnibus law Cipta Kerja,” ucap Said Iqbal dalam penjelasan tertulisnya, Kamis, 2 Februari 2023.

X

Said berkata dalam aksi penolakan Perpu no 2 tahun 2022 tersebut, massa aksi bakal membawa 9 poin tuntutan utama, ialah: soal upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, PHK, pengaturan cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, serta sanksi pidana.

Menolak RUU Kesehatan

Tidak hanya menolak Perpu Cipta Kerja, dalam aksi itu, buruh pula hendak melaksanakan penolakan terhadap Rancangan Undang- Undang( RUU) Kesehatan. Perihal yang jadi sorotan buruh terpaut pengurangan faktor buruh dalam Dewan Pengawas Tubuh Penyelenggara Jaminan Sosial( Sosial).

Dalam RUU Kesehatan yang hendak dibahas oleh DPR dengan tata cara Omnibus Law tersebut, bagi Said, unsur buruh dikurangi menjadi satu.

“ Yang membayar BPJS itu buruh. Kok wakil kami dikurangi. Kok malah faktor buruh serta pengusaha yang dikurangi. Harusnya yang dikurangi itu pendapatan DPR itu,” kata dia.

Tidak hanya itu, Said melaporkan mereka pula menolak pergantian posisi BPJS dari yang semula di dasar presiden jadi di dasar Menteri Kesehatan. Keadaan tersebut kata Said, berbeda dengan tatanan jaminan sosial yang terdapat di segala dunia.

” Kebanyakan di bawah Presiden, bukan kementerian,” ucapnya

Ia melaporkan, BPJS selaku lembaga yang mengumpulkan uang rakyat dengan jumlah yang sangat besar telah semestinya terletak di bawah presiden.

Partai Buruh pula bagikan dorongan terhadap organisasi tenaga kesehatan Jalinan Dokter Indonesia( IDI). Bagi Partai Buruh, pesan izin aplikasi dokter tidak boleh dikeluarkan sembarangan, lantaran pelayanan kesehatan mempertaruhkan hidup dan mati pasien.

“ Secara bertepatan dengan penolakan terhadap RUU Kesehatan,”

Desak supaya RUUU PPRT lekas disahkan

Said melaporkan mereka juga, Partai Buruh menekan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga( PPRT) lekas disahkan.

” Perihal ini sebagaimana yang dimohon presiden,” ucapnya.

Aksi penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja lebih dahulu sempat dicoba oleh sebagian serikat buruh pada 14 Januari 2023. Mereka menggelar demonstrasi di depan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat.

Perpu Cipta Kerja ditandatangani Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022. Penerbitan Perpu tersebut menuai polemik bukan cuma sebab isinya bermasalah, akan tetapi Jokowi dikira melanggar ketentutan soal pembuatan peraturan pengganti perundang- undangan. Beberapa pihak memperhitungkan tidak terdapat kegentingan yang memaksa sehingga Jokowi wajib menerbitkan Perpu tersebut.

Artikel ini telah dipublikasikan di Naker.news dengan judul "Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Bakal Turunkan Ribuan Massa Senin Minggu Depan" oleh By Wisnu Ardianto pada 2023-02-01 07:21:37. Untuk membaca lebih lanjut, kunjungi: https://naker.news/2023/02/01/tolak-perpu-cipta-kerja-partai-buruh-bakal-turunkan-ribuan-massa-senin-minggu-depan/