RUU Kesehatan Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Cuma Fraksi PKS yang Menolak

JAKARTA, Dilansir dari KOMPAS. com- Rancangan Undang- undang( RUU) kesehatan disetujui sebagai RUU inisiatif DPR RI. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di Lingkungan Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa( 14/ 2/ 2023). Persetujuan diambil usai Wakil Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad bertanya kepada partisipan rapat, yang dijawab sepakat oleh kebanyakan fraksi.” Kami menanyakan, apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Kesehatan bisa disetujui jadi RUU usul DPR RI?” kata Suami Dasco Ahmad dikala mengetuai Rapat Paripurna, Selasa.” Sepakat,” jawab partisipan rapat.

Tetapi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera( PKS) menyatakan pendapatnya secara langsung, ialah menolak RUU Kesehatan untuk disahkan jadi usul inisiatif DPR RI. PKS berpandangan kalau RUU Kesehatan wajib memprioritaskan layanan kesehatan yang bermutu untuk warga, serta tidak boleh menimbulkan kekosongan hukum serta kontradiksi pengaturan. Sebaliknya fraksi yang lain setuju mengantarkan komentar secara tertulis kepada pimpinan DPR RI. Tercatat, sebanyak 28 anggota DPR hadir rapat paripurna secara fisik. Sedangkan, anggota Dewan yang hadir secara virtual sebanyak 191 orang.” Bagi catatan dari Kesekretariatan Jenderal DPR RI catatan muncul pada permulaan rapat paripurna ini sudah ditandatangani secara fisik oleh 28 orang, virtual 191 orang serta izin 72 orang,” kata Dasco membuka rapat, Selasa.

Dasco berkata, rapat paripurna hari ini dihadiri oleh anggota Dewan dari segala Fraksi di Parlemen.” Dengan demikian, kuorum sudah tercapai,” ucap Dasco.

Sebagai informasi, RUU Kesehatan ini ditolak oleh golongan ataupun organisasi profesi, termasuk partai Buruh. ikatan Dokter Indonesia( IDI) jadi salah satu pihak yang menolak RUU Kesehatan.

Wakil Pimpinan Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia( IDI) Slamet Budiarto apalagi pernah menyebut bakal mengadakan protes lebih masif, bila DPR kekeh melaksanakan proses pengesahan.“ Kami hendak melaksanakan aksi penolakan yang bisa jadi lebih masif dengan organisasi profesi kesehatan lain, serta organisasi kemasyarakatan,” ucap Slamet dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin( 16/ 1/ 2023). Terdapat sebagian alibi IDI menolak RUU Kesehatan. Awal, undang- undang keprofesian dicabut. Kedua, RUU Kesehatan membagikan kewenangan uji kompetensi dokter serta tenaga kesehatan lain diserahkan pada Kementerian Kesehatan( Kemenkes) serta pemerintah wilayah.