Nasib Honorer Dipermainkan Elite, Haruskah K2 serta Non- K2 Menunggu Presiden Baru?

Dilansir dari jpnn. com, JAKARTA- Ketua Forum Honorer K2 Maluku Utara( Malut) Said Amir memperhitungkan rapat koordinasi pemerintah pusat serta asosiasi pemda tidak akan berakibat besar untuk tenaga non- ASN.

Ia juga mengimbau honorer jangan berharap banyak dengan tim penyelesaian tenaga non- ASN bentukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi( MenPAN- RB) Abdullah Azwar Anas. Bagi Said Amir, itu metode halus MenPAN- RB Azwar Anas, Badan Kepegawaian Negara( BKN), serta asosiasi gubernur, bupati, wali kota menbunuh nasib honorer se- Indonesia.

” Hendaknya pemerintah pusat serta wilayah wajib jujur serta memandang kenyataan lapangan,” kata Said Amir kepada JPNN. com, Kamis( 16/ 2). Ia menegaskan honorer K2 yang masuk database BKN 2014 wajib prioritaskan dulu. Jangan menaikkan honorer siluman yang tidak masuk database BKN. Said memperhitungkan 2023 momentum tahun politik sehingga tiap- tiap gubernur, bupati serta wali kota senantiasa membuat kebijakan yang berbau politik.

” Kami honorer K2 paling utama sumber daya air( SDA) mengerti betul kami cuma jadi bidak politik gubernur, bupati serta wali kota,” tegasnya. Pengadaan PPPK juga kata Said, malah bermasalah terus. Pemda tidak sanggup menggaji serta menyerahkan ke pusat.

Kebalikannya pusat beralasan pemda yang memiliki kewenangan menganjurkan formasi PPPK. Walhasil jadi saling lembar tanggung jawab akan nasib honorer se- Indonesia

” Nasib honorer K2 serta non- K2 menunggu presiden baru tahun 2024. Percuma itu rapat koordinasi, sebab tidak ada hasilnya serta cuma menghabiskan anggaran wilayah saja,” pungkasnya.