Sudah Terdapat PPPK, 10 Ribu Lebih Honorer di Pemkab Lotim Terancam Dirumahkan

Dilansir dari lombokpost.jawapos.com Badan Kepegawaian serta Sumber Daya Manusia( BKPSDM) Lombok Timur mencatat besarnya potensi tenaga honorer wilayah yang wajib dirumahkan. Perihal tersebut mengacu pada pemenuhan kebutuhan pegawai Pemkab Lotim yang hendak tercukupi dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja( PPPK).

“ Bila kebutuhan pegawai telah terpenuhi PPPK serta ASN, memanglah tidak boleh lagi terdapat tenaga honorer. Karena mau kerja apa,” kata Kepala BKPSDM Lotim H Mugni dikala ditemui Lombok Post di ruangannya, Kamis( 16/ 2).

Kebutuhan pegawai didetetapkan dari analisis beban kerja( ABK) serta analisis jabatan( anjab). Pada 2021, bersumber pada ABK di bidang pembelajaran, kesehatan, serta tenaga teknis yang lain, BKPSDM Lotim mencatat kebutuhan pegawai Pemkab Lotim sebanyak 17 ribu lebih orang.

Dari kebutuhan tersebut, yang baru terpenuhi kurang lebih 11 ribu lebih. Sehingga sisa kebutuhan yang diajukan sebanyak 6. 890 pegawai yang terdiri dari 4. 665 tenaga pendidikan, 1. 501 tenaga kesehatan, serta 814 tenaga teknis yang lain.

Kebutuhan tersebut sudah terpenuhi lewat pengangkatan PPPK 2022 sebanyak 2. 397 Formasi. Jumlah tersebut terdiri dari 2. 057 tenaga guru, 255 tenaga kesehatan, serta 85 tenaga teknis yang lain.

Mugni menerangkan, dengan terdapatnya sebagian formasi yang kosong di kesehatan, jumlah yang diajukan pada PPPK 2023 bersumber pada kebutuhan sekitar 4. 600 formasi.

“ Bila dapat terpenuhi tahun ini, hingga berakhir. Tenaga honorer sudah tidak diperlukan lagi. Wajib dirumahkan. Jika tidak mau kerja apa?” ungkap mantan Kadispar Lotim itu.

Lebih jauh Mugni menerangkan tentang perhitungan kebutuhan bersumber pada ABK. Dia menarangkan, kebutuhan tenaga pendidik di sebuah SD yang mempunyai 6 rombel merupakan 9 orang guru. Jumlah tersebut terdiri dari 6 guru kelas, 1 kepala sekolah, serta 2 guru bidang riset ialah guru olah- raga serta guru agama. Contoh analisis tersebut pula berlaku pada bidang kesehatan serta tenaga teknis yang lain.

Secara umum, Mugni memperkirakan akan terdapat sebanyak 10 ribu lebih tenaga honorer wilayah yang bakal dirumahkan. Di mana dikala ini kebutuhan pegawai dekat 17 ribu telah tersisa tinggal 6 ribu lebih.

Sebaliknya jumlah tenaga honorer wilayah saat ini masih berkisar di angka 17 ribu lebih. Hingga bila telah terpenuhi, bakal terdapat 10 ribu tenaga honorer yang ingin tidak mau mesti dirumahkan.“ Makanya ini yang telah wajib disiapkan dari saat ini. Kemarin telah di informasi kembali untuk mempersiapkan apa yang mesti kita jalani untuk mereka,” jelas Mugni.

Bagi Mugni, perihal ini telah sangat tentu serta tidak perlu ditutup- tutupi. Malah tenaga honorer dikala ini mesti mempersiapkan diri buat itu. Karena pemerintah wilayah juga akan salah bila menggaji sumber energi manusia yang bersumber pada ABK tidak diperlukan.“ Itu akan jadi salah arah uang. Jadi penemuan BPK, kita dapat WDP( normal dengan pengecualian),” tuturnya.

Ditambahkan Mugni, ketentuan dikala ini semestinya jadi atensi warga buat mulai mengganti orientasi pendidikan anak- anaknya. Di mana pembelajaran vokasi yang memusatkan lulusannya jadi pengusaha ataupun zona wiraswasta yang lain