Buruh Diharapkan oleh Apindo untuk Mengutamakan Negosiasi dan Mengurangi Aksi Demonstrasi

Baru-baru ini, organisasi buruh telah beberapa kali mengadakan aksi demonstrasi dengan berbagai isu yang diangkat, mulai dari tuntutan kenaikan upah hingga penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap agar para buruh atau organisasi buruh mengurangi kegiatan demonstrasi.

Ketua Apindo, Anton J. Supit, menyatakan harapannya pada Rakernas I KSPSI di Jakarta pada Jumat (24/2) bahwa para buruh dan organisasi buruh dapat memperkuat kolaborasi dan kemitraan dengan mengedepankan negosiasi dan mengurangi kegiatan demonstrasi.

Ia juga mengapresiasi kepemimpinan M. Jumhur Hidayat yang memimpin serikat pekerja, dan berharap bahwa kepemimpinan Jumhur dapat meningkatkan kualitas KSPSI.

Anton menegaskan bahwa Apindo tidak keberatan untuk merundingkan masalah upah, namun ia juga mengingatkan bahwa hampir separuh penduduk Indonesia masih belum mampu membayar iuran BPJS.

Oleh karena itu, Anton mengajak KSPSI untuk meningkatkan aksi-aksi patriotisme, termasuk dengan berkolaborasi dengan dunia usaha untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin, Arsyad Rasjid, mengatakan bahwa proyeksi ekonomi global menurun dari 3,5% menjadi 2,9% pada tahun 2023, yang memaksa dunia usaha melakukan efisiensi dan adaptasi.

Arsyad menekankan pentingnya diperkuatnya kolaborasi dan kemitraan antara seluruh stakeholder, pengusaha, buruh, dan pemerintah.

Dalam Rakernas I KSPSI itu, Jumhur Hidayat menunjuk fenomena ojek online sebagai isu yang harus diselesaikan serikat pekerja dan menyarankan agar hal tersebut dimasukkan dalam Omnibus Law. Rakernas I KSPSI dihadiri oleh 245 peserta dari 31 provinsi di Indonesia dan menghasilkan rekomendasi atas berbagai masalah perburuhan.

Artikel ini ditulis dari sumber dengan judul Apindo Berharap Buruh Utamakan Negosiasi, Kurangi Aksi Demonstrasi (jawapos.com)