Pemerintah Terus Jaga Hubungan Industrial Demi Menjaga Kestabilan Ekonomi

NAKER.NEWS, JAKARTA —  Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan, adapun dengan cara  menjaga kondisi hubungan industrial yang harmonis dengan mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. 

Ini dilakukan karena konidi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja, yang mana pemerintah mengambil langkah tersebut agar tidak merusak tatanan ketenagakerjaan di Indonesia.

“Kita harus mempunyai tekad yang sama menciptakan kelangsungan berusaha dan bekerja,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan,Afriansyah Noor didampingi Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang, ketika membuka Dialog Investasi Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia, di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Wamenaker Afriansyah menjelaskan, untuk menciptakan kelangsungan berusaha dan bekerja, Indonesia memerlukan regulasi yang menjamin kepastian hukum agar dapat bertahan dari kondisi perekonomian global yang tidak pasti. 

“Ini penting bagi Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi semua komponen yang ada di dalam negeri,”tegasnya.

Lanjut Wamen Afriansyah, Indonesia juga perlu menciptakan kondisi kerja yang berkualitas mengingat jumlah angkatan kerja setiap tahunnya mengalami kenaikan, komposisi penduduk bekerja yang didominasi oleh pekerja informal.

“Ini sebagai dampak dari COVID-19 yang menciptakan pengangguran serta bertambahnya kelompok bukan angkatan kerja,” ucap Afriansyah Noor.

Ia mengharapkan dari forum dialog ini ada pemahaman yang lebih penting tentang penerapan regulasi ketenagakerjaan. 

“Kami di Kemnaker sangat terbuka dalam memberikan penjelasan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran bidang ketenagakerjaan,” harap Wamen Afriansyah.

“Mungkin saja dapat digagas ide untuk melaksanakan dialog yang berkelanjutan agar lebih fokus pada apa yang menjadi permasalahan atau kebutuhan di bidang ketenagakerjaan,” tutupnya.

Dialog ini juga dihadiri oleh Kuasa Usaha ad Interim dan Minister Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia Zhou Kan; Ketua Kamar Dagang China di Indonesia Zhang Chaoyang; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) M. Arsjad Rasjid, dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B. Sukamdani.