Sudah Enam Bulan Honorer Damkar dan Satpol PP Pangkep

NAKER.NEWS, PANGKEP — Sudah 6 bulan honorer Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan tidak dibayar.

Sebanyak 796 honorer dari dua instansi itu salah satu dari mereka terpaksa harus menyambi menjadi buruh bangunan agar dapat menyambung hidup.

Dilansir dari detiksulsel. Salah seorang honorer damkar Pengkap yang berinisial WA mengungkapkan bahwa dirinya terpaksa angkat kaki dari kontrakannya karena tidak lagi memiliki biaya untuk membayar sewa.

“Saat ini sayabkembali kerumah mertua karena tidak sanggup lagi membayar kontrakan, walaupun kerja kayak tukang batu tetap saya syukuri wlau tidak terlalu banyak uangnya,” ujar WA.

Lanjutnya lagi, beberapa waktu silam masih sanggup menutupi pembayaran kontrakan Rp 500 ribu setiap bulannya. Tetapi, beberapa bulan inisl sudah tak sanggup lagi membayar.

“Kontarakan 500 ribu belum lagi kebutuhan sehari-hari, rasanya berat karena tidak ada pemasukan lagi,” katanya.

WA tetap masuk bekerja dan masih berpikir untuk berhenti dari OPD tempatnya berdinas karena sudah enam tahun bekerja walau sudah enam bulan tidak digaji.

“Kita mau berhenti kita sayangkan juga pengabdian enam tahun,” ucapnya.

Honorer Damkar Pangkep lainnya inisial MI mengaku hanya mengandalkan pemasukan sehari-hari sebagai honorer di Damkar Pangkep. MI mengatakan dirinya tidak ada pekerjaan sampingan.

“Saya hanya bekerja di Damkar, jadi dengan tak digaji 6 bulan tentu ini sangat berat bagi keluarga saya,” jelasnya.

MI bahkan terpaksa harus mengambil pinjaman di salah satu koperasi demi menyambung hidup. Motornya pun menjadi jaminan.

“Saya ambil pinjaman 2 juta jaminan BPKB motor,” paparnya.

Dia pun berharap Pemkab bisa segera membayar 6 bulan gajinya yang tak kunjung dibayar hingga sekarang. Ia mengaku bingung tak tahu harus berbuat apa lagi.

“Saya berharap ada solusi lah. Segera terbayar gaji kami ini,” katanya.

Sementara itu, Legislator DPRD Pangkep Abd Rasyid mendesak Pemkab Pangkep untuk segera membayarkan gaji 796 honorer Damkar dan Satpol PP yang menunggak hingga enam bulan.

“Itu hak mereka dan harus segera dibayarkan, jika tidak dibayarkan maka akan berdampak pada layanan publik” kata Rasyid.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pangkep itu mengaku pihaknya sudah sering mendesak pihak Dinas Damkar dan Satpol PP untuk melunasi gaji 796 honorer. Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pun sudah mengaku akan segera membayarkan gaji itu.

“Kami sudah sering sampaikan itu desakan agar segera terbayarkan gaji honorer di Damkar dan Satpol PP,” tuturnya.