Partai Buruh Menilai Pemotongan Upah Hingga 25 Persen sebagai Kebijakan Jahat, Lebih Jahat dari Rentenir

Partai Buruh Indonesia mengecam rencana pemerintah untuk memperbolehkan pemotongan gaji karyawan hingga 25 persen dan menyebut kebijakan tersebut sebagai tindakan yang sangat jahat dan lebih buruk dari rentenir.

Menurut Ahmad Fathoni, Ketua Umum Partai Buruh, kebijakan tersebut akan sangat merugikan karyawan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini. Ia menambahkan bahwa pemerintah harus lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dan melindungi hak-hak pekerja, bukan justru mengambil tindakan yang akan semakin menjerumuskan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Partai Buruh: Permenaker 5/2023 Melawan Presiden, Menaker Jangan Seperti Rentenir

Partai Buruh akan memperjuangkan hak-hak pekerja untuk tidak mengalami pemotongan gaji secara sepihak dan merugikan. Partai Buruh juga akan menggelar demonstrasi menolak kebijakan tersebut dan menyatukan kekuatan dengan serikat pekerja lainnya.

Sebelumnya, beberapa pejabat pemerintah menyatakan bahwa kebijakan pemotongan upah diperlukan untuk membantu perusahaan bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19. Namun, kebijakan tersebut menuai banyak kritik dari kalangan serikat pekerja dan partai oposisi.

Baca juga: Gugatan Buruh Tolak Aturan Potong Gaji 25% ke PTUN dan Rencanakan Aksi Geruduk Kemnaker pada 21 Maret

Situasi ini akan terus dipantau oleh masyarakat dan dunia usaha, karena kebijakan ini akan berdampak pada kondisi ekonomi nasional dan nasib pekerja di masa depan.